Bandung —
1. Dalam rangka memantapkan ideologi bangsa, pemerintah hasil Pemilu 2014 diminta untuk menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional.
2. Dalam rangka memantapkan kehiupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia hasil Pemilu 2014 diminta membentuk suatu badan khusus untuk melaksanakan program sosialisasi dan pembudayaan empat pilar bangsa sebagai konsensus dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pelaksanaan program tersebut dapat dikoordinasikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. PDI Perjuangan mengajak semua elemen bangsa untuk mengusulkan pengembalian kewenangan MPR dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan garis-garis besar pembangunan nasional semesta berencana. Hal ini perlu dilakukan agar arah dan haluan pembangunan nasional tetap sesuai dengan ideologi Pancasila dan cita-cita negara.
4. Berkaitan dengan target pemenangan pemilu legislatif, PDI Perjuangan menargetkan perolehan suara sebesar 27,02 persen atau 152 kursi di DPR. Penetapan target ini dilakukan berdasarkan kalkulasi yang matang dengan mempertemukan berbagai variabel penting, seperti hasil perolehan suara PDI Perjuangan di Pemilu 1999, 2004, dan 2009, serta merujuk pada hasil konsolidasi organisasi partai, pemetaan basis politik dan dinamika daya saing partai peserta pemilu.
5. Untuk menjamin pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Proklamasi 1945, PDI Perjuangan merekomendasikan prinsip dasar haluan penyelenggaraan pemerintahan negara tahun 2014-2019 melalui penyusunan pembangunan semesta dan berencana yang disusun sebagai penjabaran Pancasila 1 Juni, melalui jalan Trisakti. Berkaitan dengan itu, kepemimpinan nasional di periode tersebut harus memiliki kesamaan ideologi, memiliki agenda transformasi perekonomian nasional yang disusun berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.
6. Mendesak Pemerintah Indonesia bersama komunitas dunia melalui PBB untuk meningkatkan peran aktifnya dalam menyelesaikan krisis politik di Suriah, Mesir, dan kawasan Timur Tengah lainnya. Rakernas menolak intervensi serangan militer dan berbagai bentuk aksi yang melanggar kedaulatan wilayah politik suatu negara merdeka mana pun, serta mendesak Pemerintah Indonesia mencari solusi untuk mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
7. Menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk tidak membiarkan rakyat kecil menjadi korbal konflik sosial ataupun perlakuan tidak adil yang dialami oleh setiap warga bangsa, termasuk yang bekerja di luar negeri.
8. Mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan tingginya harga kebutuhan pokok. Berkaitan dengan itu, diperlukan perombakan total terhadap politik pangan, menghentikan impor dan bertumpu pada swasembada nasional.
9.Berkaitan dengan krisis ekonomi akibat membengkaknya defisit transaksi berjalan, melemahnya rupiah, utang luar negeri yang besar, dan ketergantungan terhadap produk impor, Rakernas mendesak pemerintah untuk segera mengatasinya, memperkuat tingkat kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan konkret, seperti perubahan APBN ekonomi yang memberikan kepastian bergeraknya perekonomian nasional.
10. PDI Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja Indonesia. Mendesak dihapusnya sistem kerja outsourcing dan kontrak yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan menolak politik upah murah.
11. Menyerukan kepada pemerintah untuk berani bersikap tegas dalam menegakkan hukum pada pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama atau kepercayaan.
12. Meminta pemerintah untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman terdepan NKRI. Pemerintah harus hadir untuk menjamin terlaksananya fungsi dasar negara di bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan percepatan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut.
13. Berkaitan dengan politik legislasi yang akan diperjuangkan Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Rakernas merekomendasikan agar politik anggaran difokuskan untuk mengatasi kriris, mempercepat penyelesaian pembahasan RUU tentang Keperawatan. Selain itu, Rakernas juga merekomendasikan agar Fraksi PDI Perjuangan mempercepat penyelesaian pembahasan perubahan UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, memastikan dilaksanakannya UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS, serta mendesak pemerintah untuk lebih serius membela TKI, khususnya yang terancam hukuman mati dan menyiapkan langkah yang diperlukan terhadap rencana deportasi ratusan ribu TKI dari Malaysia serta Arab Saudi.
Selanjutnya, Rakernas juga merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk menugaskan kembali Fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan realisasi pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, mempercepat revisi UU tentang Pekerja Indonesia di Luar Negeri, mengambil inisiatif maksimal dalam merancang sejumlah UU inisiatif untuk melindungi dan menjamin HAM, dan mengawal proses hukum serta keadilan kepada korban kasus penyerbuan kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta pada 27 Juli 1996 silam.
14. Sebagai jawaban pada harapan publik atas pentingnya regenerasi kepemimpinan, Rakernas memberikan dukungan penuh pada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dalam melaksanakan fungsi kaderisasi di internal partai.
15. Menegaskan bahwa kepemimpinan nasional yang disiapkan oleh PDI Perjuangan merupakan kepemimpinan transformatif yang mampu menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang tidak ringan.
16. Atas dasar butir 15 di atas, kualifikasi kepemimpinan nasional selain memenuhi aspek ideologis, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan harus mencerminkan kemampuan pengelolaan pemerintahan negara untuk secara konsisten memegang prinsip haluan sebagaimana digamparkan dalam Pancasila dan UUD 1945, diduking kemampuan manajemen pemerintahan yang andal, serta mempunyai agenda transformasi kepemimpinan nasional.
17. Merekomendasikan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden disampaikan pada momentum yang tepat sesuai dengan dinamika politik nasional, kesiapan jajaran internal partai, dan kepentingan ideologis partai.